Samosir Bergerak Menuju Kabupaten Layak Anak, FKPD Satukan Komitmen Lindungi Hak Anak
Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN – Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Komitmen itu ditegaskan dalam kunjungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir dalam rangka penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).
Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan dunia pendidikan mengikuti kegiatan ini.
Bimtek menghadirkan narasumber lintas sektor, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas PPPA dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur, pendidik, serta pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menegaskan Pemkab Samosir berkomitmen penuh mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
“Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Ia menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang wajib diwujudkan: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.
“Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Ariston juga menegaskan anak-anak Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutupnya.
Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, menyatakan dukungan penuh DPRD dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.
Ia berharap anak-anak Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri.
Dukungan serupa disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan FKPD menjadi bukti bahwa perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu dan kolaboratif.
Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dengan kolaborasi berkelanjutan, cita-cita Samosir sebagai Kabupaten Layak Anak semakin nyata, sehingga setiap anak dapat tumbuh optimal dan meraih masa depan yang sama.
(Ranto.S)

