Data Desil Terbalik ! Orang Kaya Masuk Desil 1, Orang Miskin Terlempar ke Desil 6-7 – Rapidin Simbolon Desak Pemerintah Bereskan Rp500 Triliun Bansos
Jakarta.Matalensa.co.id – Ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial akhirnya dibongkar di Senayan. Orang yang ekonominya mampu justru tercatat sebagai warga termiskin, sementara warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan malah terlempar ke desil atas.
Sorotan tajam itu disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon, MM, dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.
Rapidin meminta pemerintah segera menertibkan data desil tersebut, karena jika dibiarkan, program bantuan sosial dan beasiswa pemerintah tidak akan pernah tepat sasaran.
Persoalan itu ditemukan Rapidin saat mengurus beasiswa bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Sumatera Utara II. Ia mendapati fakta yang miris di lapangan.
“Di daerah saya banyak warga miskin. Ketika kami mengurus beasiswa, ada anak-anak dari keluarga mampu atau yang ekonominya bagus justru masuk desil 1. Sementara orang-orang miskin yang harus dibantu berada di desil 6 dan 7,” kata Rapidin dalam rapat tersebut.
Akibat data yang terbalik itu, warga yang semestinya berhak justru kesulitan mengakses program pemerintah. Banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu, bahkan siswa SD dan SMP, tidak mendapatkan bantuan sebagaimana yang sudah diprogramkan pemerintah.
“Terkhusus beasiswa, banyak sekarang mahasiswa yang putus sekolah, anak SMP juga kurang mampu, begitu juga anak SD. Mereka tidak mendapatkan bantuan sebagaimana yang diprogramkan pemerintah,” ujarnya.
Rapidin meminta Kementerian Sekretariat Negara memberi perhatian serius dan meneruskan aspirasi itu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tahu Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang paling dekat dengan Presiden. Hampir semua program Asta Cita yang dibuat Presiden mendapat dukungan dari kementerian ini. Karena itu, kami mohon persoalan desil ini menjadi perhatian dan disampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Ia juga menyinggung informasi mengenai besarnya anggaran bantuan sosial yang disebut-sebut tidak tepat sasaran, yang disebut mencapai sekitar Rp500 triliun berdasarkan informasi dari pemberitaan daring.
Menurut Rapidin, pemerintah masih memiliki waktu untuk membenahi persoalan tersebut selama sisa masa pemerintahan periode pertama Presiden Prabowo.
“Saya rasa kebijakan yang membuat desil itu sudah sangat baik. Tinggal penerapannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan harus tepat sasaran,” katanya.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi penerapan data desil dan menentukan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab memperbaikinya, termasuk kemungkinan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengakui persoalan ketidaksesuaian data desil juga ditemukan dalam pengurusan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Juri mengatakan, persyaratan penerima beasiswa KIP mengacu pada kelompok desil 1 hingga 4. Namun dalam pelaksanaannya, banyak calon mahasiswa yang dinilai membutuhkan bantuan justru tercatat berada di atas desil 4.
“Benar, karena kami juga kemarin terlibat langsung, terutama ketika teman-teman dan para mahasiswa baru ingin mengurus beasiswa KIP. Persyaratannya adalah desil 1 sampai 4. Ternyata banyak sekali yang sebetulnya perlu mendapatkan beasiswa ini, tetapi dalam data desilnya berada di atas 4,” kata Juri.
Ia mengatakan, Kemensetneg telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial dan BPS untuk memastikan data desil mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Jangan sampai yang secara ekonomi kelihatannya baik, tetapi masuk desil rendah. Kami akan terus berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki data ini,” ujarnya.
Pengelompokan desil 1 sampai 10, kata Juri, harus menggambarkan tingkat kesejahteraan secara faktual. Masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah semestinya berada pada kelompok desil paling rendah.
Publik kini menunggu, apakah pembenahan data desil ini benar-benar dijalankan, atau hanya berhenti sebagai janji di ruang rapat. (Tim)
(Ranto.S)

