Korporasi VS Rakyat : “Bencana Kemanusiaan di Padang Halaban, Sumatera Utara”
Labura.Matalensa.co.id– Belum kering air mata masyarakat Tapanuli Tengah, Aceh, dan Sumatera Barat akibat bencana banjir dan longsor yang diakibatkan oleh keculasan korporasi, hari ini kita diusik lagi oleh bencana kemanusiaan yang juga diakibatkan oleh kepentingan korporasi.
Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara (KTPHS) harus terusir dari tanah leluhurnya hanya gara-gara kepentingan korporasi. “Siapa yang tidak terusik nuraninya melihat orang tua dan anak anak menggelepar dibawah cakar alat berat yang menghancurkan tempat bernaung ?” kata Drs. Rapidin Simbolon, MM, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dan Anggota Komisi XIII DPR RI.
“Soal konflik agraria selalu yang salah adalah Rakyat sementara korporasi berdiri congkak disamping alat Negara seolah membawa mandat Tuhan bahwa tanah Indonesia milik mereka, dan rakyat hanya bisa pasrah, karena Negara tidak akan pernah membela mereka,” tambah Rapidin.
Rapidin menuntut penyelesaian konflik agraria dengan cara-cara yang bijak dan menempatkan rakyat dan korporasi dalam posisi yang setara. “Saya sebagai Anggota DPR RI secara tegas menolak cara-cara yang melanggar HAM dalam penyelesaian Konflik agraria, dan mendukung perjuangan Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara, karena setiap jengkal Tanah di negeri ini milik Rakyat bukan milik Korporasi,” katanya. (tim)
(Ranto.S)
