Lapas Pangururan Sesak, Pembinaan Tersandera – Rapidin Simbolon Dorong Lahan Baru Jangan Jauh dari Polres
Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN – Keterbatasan lahan menjadi persoalan akut di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pangururan, Kabupaten Samosir. Bukan hanya membatasi ruang gerak warga binaan, kondisi overkapasitas itu juga menyandera program pembinaan keterampilan.
Persoalan itu terungkap saat Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., melakukan kunjungan pengawasan ke Lapas Pangururan, Jumat (23/10/2026). Kedatangannya disambut langsung Kepala Lapas Pangururan, Binur Sitanggang.
Rapidin menyusuri tiap sudut lapas, melihat langsung kondisi kamar hunian dan fasilitas pembinaan. Ia juga berdialog dengan warga binaan untuk mendengar kebutuhan yang belum terpenuhi.
Dalam dialog itu, warga binaan menyampaikan aspirasi sederhana: butuh fasilitas olahraga dan peralatan membuat kerajinan tangan. Rapidin mendengarkan dan meminta Kalapas memperhatikan sesuai kemampuan.
Menurut Rapidin, hak warga binaan tidak boleh diabaikan hanya karena menjalani hukuman. Pembinaan harus memberi bekal keterampilan agar mereka siap kembali ke masyarakat.
Namun Kepala Lapas, Binur Sitanggang, mengakui upaya itu terbentur tembok. Lapas Pangururan sudah kelebihan kapasitas. Lahan sempit membuat ruang untuk kegiatan kreatif, kerajinan tangan, hingga pertanian tidak tersedia.
Rapidin membenarkan setelah melihat langsung. Pembangunan fasilitas khusus seperti di Lapas Cibinong, menurutnya, mustahil dilakukan di lokasi yang sama.
“Ini sudah lama menjadi perhatian kami di Komisi XIII. Saya juga sudah menyampaikan kepada menteri terkait mengenai sempitnya lahan Lapas Pangururan,” kata Rapidin.
Ia mengungkapkan, kementerian terkait siap menindaklanjuti pembangunan lapas yang lebih layak, dengan syarat pemerintah daerah menyediakan lahan.
Karena itu, Rapidin meminta Kalapas segera berkoordinasi dengan Pemkab Samosir untuk mencari lokasi baru yang memungkinkan.
“Penyediaan lahan perlu jadi bagian pembahasan agar warga binaan dapat dibina di lingkungan yang lebih memadai. Persoalan overkapasitas ini akan kami bawa ke forum bersama mitra kerja di Komisi XIII,” tegasnya.
Meski mendorong pembangunan baru, Rapidin memberi catatan keras soal lokasi. Lapas tidak boleh dibangun jauh dari Polres.
“Jangan terlalu jauh dari Polres. Kalau terjadi sesuatu, pengamanan harus bisa dilakukan dengan cepat. Lapas ini penuh risiko karena kita membina orang-orang yang bermasalah. Jangan sampai kita justru membuat masalah,” ujarnya.
Bagi Rapidin, persoalan Lapas Pangururan bukan sekadar bangunan sesak. Tanpa ruang yang memadai, cita-cita membekali warga binaan dengan keterampilan sebelum kembali ke masyarakat hanya akan jalan di tempat.(Tim)
(Ranto.S)
