“30 Tahun Kudatuli : PDI Perjuangan Sumut Tegaskan Demokrasi Tak Boleh Mundur”
Medan.Matalensa.co.id – Tiga puluh tahun berlalu sejak peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli mengguncang demokrasi Indonesia. Bagi PDI Perjuangan, tragedi itu bukan sekadar penyerbuan kantor partai di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Peristiwa tersebut dikenang sebagai serangan terhadap hak berdemokrasi, nilai Pancasila, dan konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat serta menyampaikan pendapat.
Semangat itulah yang mewarnai peringatan 30 tahun Kudatuli yang digelar DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan, Senin (27/7/2026).
Kegiatan dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs. Rapidin Simbolon, MM didampingi Sekretaris DPD Sutarto, http://M.Si dan Bendahara DPD Meriahta Sitepu.
Acara berlangsung khidmat melalui doa bersama, refleksi sejarah, serta pementasan teater yang menghidupkan kembali suasana penyerbuan 27 Juli 1996.
Di atas panggung, para pelaku seni menampilkan fragmen ketegangan saat massa mengepung kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Teriakan, kepulan asap, bunyi sirene, hingga adegan kader yang mempertahankan kantor partai mengingatkan kembali salah satu babak paling kelam demokrasi Indonesia.
Bentrokan saat itu meluas menjadi kerusuhan di Jakarta dan menelan korban jiwa, korban hilang, serta luka mendalam bagi bangsa.
Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli adalah bentuk pembungkaman terhadap suara politik yang berbeda. Karena itu, peristiwa ini dikenang bukan hanya sebagai tragedi partai, melainkan pengingat bahwa ketika kebebasan politik diserang, yang terancam adalah demokrasi, konstitusi, dan cita-cita Pancasila.
Penghormatan kepada para korban dan pejuang 27 Juli menjadi bagian penting. Mereka dikenang sebagai sosok yang mempertahankan keyakinan politik di tengah tekanan kekuasaan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, menegaskan peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang masa lalu.
“Hari ini tepat 30 tahun peristiwa 27 Juli. Kita diminta memperingatinya secara khidmat karena demokrasi harus terus dijaga. Jangan sampai bangsa ini melupakan sejarah yang dibayar dengan air mata, darah, bahkan nyawa para pejuang demokrasi,” ujar Rapidin.
Ia menekankan, PDI Perjuangan lahir dari proses perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Karena itu kader harus berada di garis depan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kalau itu benar katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Jangan pernah terbawa arus kekuasaan yang menjauh dari kepentingan rakyat. PDI Perjuangan harus tetap menjadi pelopor dalam membela wong cilik,” katanya.
Rapidin juga mengingatkan agar kader mengawal kehidupan berbangsa di tengah tantangan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi.
“Peringatan ini bukan untuk memelihara kebencian, tetapi untuk memastikan sejarah tidak terulang. Demokrasi hanya akan hidup apabila rakyat berani menjaganya, dan konstitusi ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Peringatan ditutup dengan penyaksian pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara virtual.
Seluruh kader diajak menjadikan tragedi 27 Juli sebagai pengingat bahwa demokrasi tidak pernah lahir secara cuma-cuma, melainkan diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
(Ranto.S)
