Samosir di 2025 : WTP 8 Kali, Kemiskinan Turun, APBD 95% Terealisasi – Tapi Cukupkah ?
Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN – Bupati Samosir menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir di Gedung DPRD, Kamis 09/04/2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon. LKPJ disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
*”LKPJ ini wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang harus dapat diukur tingkat keberhasilannya,”* tegas Bupati dalam nota pengantarnya.
*Empat Prioritas & Capaian Makro*
Tahun 2025 menjadi tahun kelima RPJMD 2021–2026 sekaligus awal RPJMD 2025–2029. Tema pembangunan: *“Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan”* dengan empat prioritas: peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, penanganan bencana, pelestarian budaya dan pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur.
Secara makro, ekonomi Samosir tumbuh 4,14%. Angka kemiskinan turun dari 11,63% di 2024 menjadi 10,79%. Tingkat pengangguran terbuka menyusut ke 0,87%. IPM naik ke 74,63 dan pendapatan per kapita mencapai Rp44,95 juta/tahun. Rasio gini tercatat 0,267, masih kategori rendah.
*Realisasi APBD: Pendapatan 95%, Belanja 91%*
Total APBD 2025 tercatat lebih dari Rp830 miliar. Pendapatan daerah ditargetkan Rp810 miliar dengan realisasi >95%. Belanja daerah terealisasi 91%.
*Rincian:*
– *PAD*: 91% dari target
– *Pendapatan transfer*: 96%
– *Lain-lain pendapatan daerah yang sah*: 97%
– *Belanja operasi*: 95%
– *Belanja modal*: 92%
– *Belanja transfer*: 77%
– *Penerimaan pembiayaan*: 105% dari target, bersumber dari Silpa tahun sebelumnya
*Penghargaan & Catatan DPRD*
Pemkab Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Pemkab juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya serta sertifikat menuju kota bersih.
Bupati menyebut 37 rekomendasi DPRD atas LKPJ 2024 telah ditindaklanjuti perangkat daerah masing-masing.
Mengakhiri penyampaian, Bupati berharap masukan DPRD untuk peningkatan kinerja ke depan. *“Kami menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan tugas. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,”* tutupnya.
(Ranto.S)
