Ketapang Huta Dame Palipi Diduga Langgar Juknis, Ketua TPK Umur 65 dan Tanpa Ijazah SD – Pemkab Samosir Dinilai Diam dan Tutup Mata ?
Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN – Di era pemerintahan Bupati Samosir periode kedua ini, program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Huta Dame, Kecamatan Palipi, menjadi sorotan tajam masyarakat.
Program yang seharusnya menjadi penopang ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat pemanfaat itu, diduga kuat dilaksanakan dengan melanggar aturan sendiri. Yang lebih memprihatinkan, meski sudah diekspos media pada awal Oktober lalu, hingga kini Pemkab Samosir dinilai belum menindaklanjuti.
Pelanggaran itu, menurut warga, sudah ada di depan mata.
Sorotan pertama adalah soal rangkap jabatan. Kaur Kesra Desa Huta Dame disebut-sebut merangkap sebagai Bendahara di Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketapang.
Padahal, dalam tata kelola pemerintahan desa, perangkat desa yang sudah memiliki jabatan struktural tidak dibenarkan merangkap sebagai pengelola keuangan TPK. Hal ini rawan konflik kepentingan dan menyulitkan pertanggungjawaban.
“Sampai sekarang pertanggungjawaban Ketapang masih jadi pertanyaan publik, terutama masyarakat pemanfaat. Siapa yang pegang uang, siapa yang mengawasi ?” ujar Sarimonang Sinaga
Sorotan kedua lebih fatal. Dalam Juknis TPK Khusus maupun BUMDes, sudah jelas diatur syarat pengurus:
Namun faktanya, Ketua TPK Ketapang Desa Huta Dame diduga berusia 65 tahun dan bahkan tidak tamat SD.
Jika benar, ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap Juknis yang dibuat pemerintah sendiri.
Bagaimana mungkin program yang mengatur syarat ketat, dijalankan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sama sekali?
Yang membuat warga semakin curiga, saat rapat pembentukan dan pelaksanaan Ketapang tersebut dihadiri oleh pihak PMD Kecamatan, Pendamping Desa, dan aparat terkait.
Namun, menurut warga, mereka justru mendiamkan diri dan membiarkan susunan TPK yang diduga bermasalah itu berjalan.
“Ini bukan lagi kelalaian. Kalau sudah dihadiri aparat kecamatan dan pendamping tapi dibiarkan, masyarakat wajar berpikir ada persekongkolan yang terstruktur,” kata warga.
Masyarakat Desa Huta Dame mendesak Pemkab Samosir, melalui Dinas PMD, Camat Palipi, dan Inspektorat, untuk segera:
1. Memeriksa ulang SK TPK Ketapang Desa Huta Dame.
2. Membatalkan susunan TPK yang tidak sesuai Juknis.
3. Mengaudit pertanggungjawaban dana Ketapang yang sudah berjalan.
4. Memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran.
Di era pemerintahan periode kedua yang seharusnya lebih matang dan bersih, membiarkan pelanggaran di depan mata sama saja dengan membiarkan ketidakpercayaan publik tumbuh.
(Ranto.S)

