Dipanggil Klarifikasi, Malah Dibentak ? – Dugaan Arogansi Kontraktor dan Kadis Perkim Samosir Bungkam Wartawan di Proyek Lumban Dolok
Samosir.Matalensa.co.id PANGURURAN – Proyek Penataan Perkampungan Lumban Dolok, Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, kembali menjadi sorotan. Bukan soal kualitas pembangunan, tapi soal dugaan penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan secara arogan di lokasi proyek, Senin (09/11/2026).
Peristiwa bermula dari ajakan bertemu. Pihak kontraktor dengan inisial KS menghubungi salah satu awak media melalui telepon dan meminta bertemu di Simanindo untuk membahas pemberitaan sebelumnya terkait proyek tersebut.
Atas permintaan itu, beberapa awak media mendatangi lokasi proyek sesuai janji. Namun yang ditemui bukan klarifikasi yang tenang dan terbuka, melainkan sikap arogan dan nada tinggi.
Di lokasi, awak media mengaku berhadapan dengan unsur proyek/kontraktor berinisial KS, RS, dan juga Kepala Dinas Perkim beserta jajarannya.
“Kami datang karena permintaan ketemu oleh kontraktor sendiri. Kami datang, bukan untuk ribut. Tapi yang terjadi, kontraktor dan Kadis beserta jajarannya seperti ada persekongkolan untuk membungkam awak media dengan cara arogan dan berbicara nada tinggi,” ungkap salah satu awak media di lokasi.
Saat awak media mempertanyakan hal substansi, seperti aturan pembangunan dan keberadaan alat pemadat (vibrator) untuk pekerjaan paving block, jawaban yang didapat dinilai tidak nyambung dan tidak dapat dibuktikan.
“Saat dipertanyakan terkait alat pemadatan, jawaban Manutur ngawur tidak tertuju ke pertanyaan. Yang ada hanya pengawas proyek disuruh Pak Manutur Naibaho menunjukkan foto di handphonenya, samar-samar tak jelas. Foto tersebut tidak pernah kelihatan di lokasi proyek saat dioperasikan,” tambahnya.
Awak media menyebut, dalam beberapa kali turun ke lokasi, mereka tidak pernah menemukan alat pemadat vibrator di lokasi proyek.
Situasi semakin janggal. Di tengah perdebatan panas, RS dan KS disebut menyuruh Kadis dan anggotanya untuk pergi. Kadis beserta anggotanya pun disebut langsung meninggalkan lokasi perdebatan sejauh sekitar 20 meter.
Setelah perdebatan mereda, RS dan KS disebut seolah mengakui sikap arogansinya itu salah dan melontarkan kata maaf kepada awak media.
Awak media menilai, keributan dengan gaya preman tidak seharusnya terjadi. Sekalipun menurut dinas atau kontraktor pemberitaan ada kesalahan, ada ruang untuk klarifikasi dan hak jawab yang diatur undang-undang.
“Kadis itu pejabat negara, digaji dari uang rakyat. Seharusnya Kadis yang paling paham soal keterbukaan. Kalau Kadis saja sudah arogan dan ribut dengan media, bagaimana bawahan dan kontraktornya mau transparan?” tegas wartawan di lapangan.
Sikap arogan pejabat publik dinilai tidak patut ditiru. Seorang Kadis seharusnya dapat memberikan penjelasan yang tenang, terbuka, dan transparan, bukan malah memicu keributan di lapangan.
Tindakan menghalangi wartawan bertugas diduga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas wartawan dapat dipidana.
Atas kejadian tersebut, awak media meminta kepada Bupati Samosir untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis Perkim tersebut.
Awak media juga berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Samosir agar mengawasi secara ketat pembangunan Penataan Perkampungan Lumban Dolok yang sedang berjalan.(Tim)
(Ranto.S)
