Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Zero Tolerance : Dapur MBG yang Langgar Aturan Akan Ditutup dan Tidak Dibayar
Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Diperketat, Integritas dan Keamanan Pangan Jadi Prioritas Utama
Jakarta.Matalensa.co.id.Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan barunya Sudaryono mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa seluruh pelaksanaan program harus mengedepankan profesionalisme, transparansi, keamanan pangan, dan akuntabilitas.
Dalam evaluasi nasional, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dihentikan operasionalnya karena terbukti tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.
Kepala BGN Sudaryo menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pengelola dapur yang melanggar prosedur operasional maupun standar keamanan pangan.
Pelanggaran yang Menjadi Perhatian
Berdasarkan hasil evaluasi BGN, sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar penghentian operasional antara lain:
Makanan tidak memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.
Terjadi kasus dugaan keracunan makanan.
Kualitas maupun porsi makanan tidak sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
Pengelolaan limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak memenuhi persyaratan.
Dugaan praktik mark-up harga bahan pangan atau pengadaan.
Permintaan fee atau imbalan kepada mitra maupun yayasan oleh Kepala SPPG yang berstatus PPPK, yang diperingatkan dapat masuk ranah gratifikasi.
Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) lainnya.
Sanksi Diperketat
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, BGN kini menerapkan sanksi yang lebih tegas.
Dapur MBG yang disuspend tidak hanya diwajibkan menghentikan operasionalnya, tetapi juga tidak menerima pembayaran selama masa penghentian. Kebijakan ini dimaksudkan agar seluruh pengelola benar-benar mematuhi standar yang telah ditetapkan.
Fokus pada Keselamatan Penerima Manfaat
BGN menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak Indonesia aman, bergizi, dan diproduksi sesuai standar kesehatan.
Dalam pedoman teknis BGN, setiap SPPG wajib memenuhi ketentuan mengenai sanitasi, keamanan pangan, kualitas bahan baku, distribusi makanan, pengelolaan limbah, hingga prosedur penghentian layanan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan atau kondisi darurat lainnya.
BGN
Menjaga Kepercayaan Publik
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Karena itu, pengawasan terhadap seluruh mitra pelaksana akan terus diperketat agar dana negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
BGN menegaskan bahwa pembenahan ini bukan untuk menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan setiap dapur MBG bekerja sesuai aturan, menjunjung integritas, serta mengutamakan keselamatan dan kualitas layanan bagi seluruh penerima manfaat.
Langkah tegas BGN menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, keamanan pangan, transparansi pengelolaan, serta kepatuhan terhadap aturan.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, diharapkan seluruh pengelola dapur MBG dapat menjalankan tugasnya secara profesional sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan.
(Red/A)
