Mahasiswa Samosir Desak Aparat Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi di Dinas Pariwisata
Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN – Dewan Pimpinan Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pejuang Batak Bersatu (DPP SAPMA PJBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Samosir, Kamis (6/11/2025), untuk menuntut aparat penegak hukum memeriksa dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Samosir.
Massa berjumlah 25 orang melakukan aksi di tiga titik, yakni Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Kantor Bupati Samosir, dan Kejaksaan Negeri Samosir.
Ketua DPP SAPMA PJBB, Devin Hutabarat, S.Kom, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penggunaan anggaran publik di sektor pariwisata. Devin juga menegaskan bahwa pihaknya menyoroti pembangunan fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata di DTW Pantai Pallombuan, Kecamatan Palipi, yang bersumber dari anggaran tahun 2024 senilai Rp 2,6 miliar lebih.
Devin menambahkan bahwa proyek tersebut dikerjakan tahun anggaran 2024 lalu, namun kondisinya sudah mulai mengalami kerusakan. “Itu pertanda bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan standar spek yang ditentukan dalam kontrak,” ungkapnya.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Samosir segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir, unsur kegiatan, serta pihak rekanan terkait, untuk dimintai keterangan atas realisasi anggaran tersebut,” ujar Devin.
Selain mendesak penyelidikan terhadap penggunaan anggaran, DPP SAPMA PJBB juga menuntut Bupati Samosir untuk segera melakukan evaluasi jabatan terhadap bawahannya yang diduga terlibat dalam penyimpangan proyek tersebut.
“Bupati harus bertindak tegas terhadap pejabat yang lalai atau bermain dalam proyek publik. Kami juga meminta transparansi penggunaan anggaran agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” tambah Devin.
Devin Hutabarat menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa gerakan ini murni panggilan moral mahasiswa dan pelajar untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Samosir.
“Kami datang bukan untuk kepentingan politik, tetapi demi kebenaran dan akuntabilitas publik. Penegakan hukum harus adil dan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
(Ranto.S)
